Selain dua hal tersebut, Hasan juga menyarankan untuk menggali potensi-potensi lain yang dimiliki Pemkab Kudus agar bisa dikembangkan selama tahun 2024 ini serta bisa meningkatkan nilai investasi yang ada.
Di sisi lain, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kudus, Harso Widodo menyebut, ada salah satu investor asal China yang merasa tertarik dan ingin berinvestasi di lahan Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kudus.
Tapi ternyata, lahan yang tersedia tidak sesuai keinginan investor. Hanya ada lahan seluas 2 hektar yang bisa dimanfaatkan, dari total kebutuhan sekitar 6 hektar.
Dengan adanya hal tersebut, Harso mengusulkan agar penataan tata ruang harus ditata ulang. Ada sejumlah lahan yang strategis, tapi tidak bisa dimanfaatkan untuk usaha.
“Sehingga perlu ada pengembangan. Seperti area pertanian yang sudah tidak menguntungkan atau sudah tidak produktif, lepaskan saja dan biarkan untuk industri,” terang Harso.
Dirinya pun berharap, lahan yang sudah tidak produktif ditata ulang, termasuk ruang terbuka hijau diminta untuk dipertimbangkan.
Tapi menurut Harso, revisi Peraturan Daerah (Perda) RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) baru bisa dilakukan pada tahun 2027 mendatang.***
