“Diseluruh Kabupaten Kudus, paling cepat masa jabatan para kepala desa akan habis Desember 2025 mendatang. Setelahnya, ada pula yang habis pada 2027,” terangnya.
Menurut Kiswo, secara prinsip masa perpanjangan 2 tahun dari 6 tahun menjadi 8 tahun berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024. Perpanjangan masa jabatan itu perlu adanya pengukuhan, sebab konsideran pada SK pengangkatan kepala desa berubah.
Kiswo mengaku, SK pengangkatan kepala desa sebelumnya berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014. Namun peraturan yang terbaru harus berdasarkan UU Nomor 3 tahun 2024.
“Karena yang sekarang harus menyesuaikan UU yang baru, termasuk BPD (Badan Permusyawaratan Desa) juga berubah,” imbuh Kiswo.
Sedangkan untuk kepala desa yang kosong, lanjut Kiswo, harus diisi melalui mekanisme pemilihan antarwaktu (PAW). Kepala desa antarwaktu yang terpilih menghabiskan masa jabatan 6 tahun, yakni terhitung dari awal menjabat sebelumnya, kemudian ditambah 2 tahun.
“Untuk waktu pengukuhan (perpanjangan 2 tahun), kami tidak mengusulkan dan hanya menunggu Pemkab Kudus,” tukasnya.
Selain berbincang terkait tambahan masa jabatan 2 tahun, dalam pertemuan di Pendopo Kudus juga membahas rencana pembangunan di desa. Salah satunya program digitalisasi di tingkat desa. (***)
