Dalam Perbup tersebut, tidak ditulis secara jelas ketetapan untuk guru swasta yang mengajar di jenjang SMA dan MA. Hal ini menimbulkan tanda tanya, apakan guru swasta yang menjarah di jenjang tersebut masih mendapatkan atau tidak.
“Karena SMA sederajat kan menjadi kewenangan provinsi, apakah bisa kita memberi (TKGS) itu kan perlu ditanyakan dulu. Jangan sampai ada salah, koordinasi dengan BPK dan provinsi,” kata Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, belum lama ini.
Saat ini, verifikasi dan validasi penerima program TKGS masih berlangsung di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus. Langkah ini dilakukan agar sasaran program tepat sasaran berkeadilan.
Dalam proses verifikasi dan validasi penerima TKGS, Disdikpora juga akan melibatkan pihak ketiga yang independen agar hasilnya dapat objektif dan transparan. Pihak ketiga yang dimaksud yakni perguruan tinggi.
Kabid Pendidikan Dasar pada Disdikpora Kudus, Anggun Nugroho menyebut bahwa satu ini ada 9.804 guru swasta yang menjadi sasaran TKGS. Setelah verifikasi, jumlah sasaran tersebut bisa saja tetap atau berkurang.
“Acuan verifikasi dan validasi ini ada pada perbup. Jadi dipastikan, guru yang menerima itu sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan di perbup,” ungkapnya. ***
