KUDUS, ZONANEWS.ID – Asosiasi Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kudus menemui Bupati Sam’ani Intakoris, untuk meminta dikawal pendampingan hukum dalam pelaksanaan program.
Pendampingan hukum diminta karena muncul keresahan dan kekhawatiran dari para pengurus, apabila terjadi persoalan atau pasal yang janggal dalam penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAS) KDKMP pada masa mendatang.
Hal itu mengaca dari kegiatan serah terima beberapa sarana dan prasarana (sarpras) KDKMP yang telah dilakukan secara mendadak dan terkesan buru-buru, seperti saat penyerahan bentor atau truk untuk operasional koperasi.
Ketua Asosiasi KDKMP Kabupaten Kudus, Saiful Anwar menceritakan bahwa para pengurus mulai merasa resah dan khawatir berkaitan dengan penandatanganan BAS. Apalagi, bila nanti dilakukan secara mendadak dan terburu-buru.
“Karena ketika tanda tangan itu, undangan seketika harus hari ini, tanpa ada semacam dari kami untuk musyawarah dulu dengan pengurus lengkap dan sebagainya,” ujar Anwar usai audiensi di pendapa kabupaten, Selasa, 6 Oktober 2026.
Pihaknya pun mewanti-wanti agar para pengurus KDKMP agar tidak menjadi objek perangkap hukum apabila terjadi persoalan di kemudian hari. Oleh sebab itu, Anwar meminta pendampingan hukum dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus.
“Yang kami sampaikan ke bupati tadi kita minta dari Bagian Hukum supaya bisa mendampingi, supaya bisa menindaklanjuti apa yang menjadi keresahan. Bahkan kalau kita mengikuti berita kan ada yang sampai menolak tanda tangan,” terangnya.
