Namun dalam praktiknya, Dinas PKPLH lebih memilih tidak memanfaatkan anggaran tersebut untuk perluasan lahan TPA tapi untuk pengadaan alat pengolahan sampah. Sebab itu, dana cukai yang dialokasikan untuk Dinas PKPLH tidak terserap.
“Kemarin saya singgung, kenapa DPA dan RKA sudah ditandatangani, artinya sudah siap menjalankan, ternyata ini dihentikan,” kata Hartopo.
“Makanya kemarin saya panggil Dinas PKPLH, mereka memilih (pengadaan alat), alat lebih fleksibel untuk mengolah sampah di sana (TPA) karena anggaran kemarin sampai Rp 6 miliar. Tapi kenapa kemarin tidak ada usulan seperti itu, kenapa gak diganti,” ungkap Hartopo.
Kemudian saat disinggung lebih baik pengadaan alat atau perluasan TPA, Hartopo memilih yang lebih fleksibel. Ketika sudah memiliki tanah seluas sekarang, pemanfaatan teknologi dan pengadaan alat pengolahan sampah dirasa lebih bermanfaat.
Meski demikian, Pemkab Kudus tetap membutuhkan peran masyarakat untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus.***
