Salah satu caranya dengan memindahkan kegiatan hiburan dan keramaian berskala besar dari Simpang Tujuh ke sejumlah lokasi lain yang lebih sesuai, sekaligus membuka simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah Kudus.
Beberapa lokasi yang menurutnya dapat dikembangkan antara lain Balai Jagong, kawasan Kudus City Walk Mall dan terminal, Museum Kretek serta kawasan Terminal Wisata.
Selain itu, ia mendorong setiap kecamatan memiliki pusat keramaian dan ruang publik yang mudah dijangkau masyarakat sehingga kegiatan ekonomi dan sosial tidak terkonsentrasi di pusat kota.
“Dengan terbentuknya simpul-simpul baru akan membentuk pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan sesuai konsep pembangunan berkelanjutan. Ruang publik yang tersebar juga dapat meratakan keadilan sosial, ekonomi, serta pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Untuk mengembalikan fungsi Alun-alun Simpang Tujuh sebagai pusat pemerintahan sekaligus ruang terbuka hijau, Hendi mengusulkan sejumlah langkah strategis.
Di antaranya menerbitkan regulasi yang lebih kuat melalui perda, membuat zonasi penggunaan lahan secara ketat, mendesentralisasi kegiatan keramaian, serta melakukan redesain arsitektur dan wajah kawasan agar fasad Pendopo dan Masjid Agung lebih menonjol.
“Penataan harus difokuskan pada penghentian komersialisasi massal dan penguatan karakter sipil atau kenegaraan. Regulasi penggunaan ruang juga perlu dibuat secara ketat dan terkendali, sehingga fungsi kawasan dapat dikembalikan sebagaimana mestinya,” tegas Hendi.
Selain itu, ia meminta aspek lalu lintas dan aksesibilitas ikut menjadi bagian dari penataan. Menurutnya, bahu jalan di sekitar kawasan Simpang Tujuh perlu ditata kembali, sementara akses dan fasilitas parkir untuk masyarakat yang beribadah di Masjid Agung juga harus diperhatikan.
Dengan penataan menyeluruh tersebut, Hendi berharap Alun-alun Simpang Tujuh kembali menjadi ruang terbuka hijau sekaligus kawasan pusat pemerintahan yang tertata, nyaman, religius, dan memiliki karakter kewibawaan yang kuat. ***
