Langkah ini disepakati, dikatakan Abdul sebagai jawaban dari pandangan masyarakat yang menganggap Pengadilan Agama terlalu gampang mengeluarkan dispensasi menikah.
“Jadi dengan adanya MoU ini, semua akan terfilter bahwa produk penetapan dispensasi menikah oleh Pengadilan Agama Kudus memang betul-betul sudah sedemikian rupa, sehingga yang diberikan penetapan itu layak untuk menjalani jenjang pernikahan,” ungkapnya.
Pihaknya pun berharap, kerja sama yang terjalin antara Pemkab Kudus dan Pengadilan Agama Kudus dapat berjalan dengan baik dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pengadilan Agama Kudus pun dikatakan Abdul selalu siap menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara terperinci dalam menerima, mengadili, dan memutuskan tentang perkara perkawinan, hak waris, infak, hibah, wakaf, wasiat, dan sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Bupati Kudus HM Hartopo menyambut baik kerja sama tersebut. Pihaknya meminta kepada pihak terkait untuk terus gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kudus.
Khususnya dalam hal pencegahan perkawinan dini yang menurutnya menjadi salah satu penyebab perceraian di masyarakat.**
