Pemkab Kudus Usul ke Gubernur Upah Minimum Naik Rp 146 Ribu

Bupati Kudus HM Hartopo didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati. (NILA)

“Kita mengacu pusat, kita tidak bisa mengatur sendiri. Jadi yang namanya keberatan pasti ada. Tapi kita tetap mengacu pada aturan yang ada,” terangnya.

Sebelumnya, Hartopo mengatakan bahwa Dewan Pengupahan Kudus telah melakukan rapat pada 29 November 2022 untuk membahas UMK 2023. Akan tetapi, hasil pendapat terkait usulan UMK 2023 dari masing-masing pihak berbeda-beda.

Apindo pusat diketahui menolak Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 tahun 2022 Tentang Penetapan UMK 2023, sehingga daerah juga mengikuti keputusan Apindo Pusat tersebut.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan rapat sebelumnya, Apindo mengusulkan dalam penyusunan UMK 2023 menggunakan aturan yang lama sehingga hasil simulasinya ada kenaikan 2,18 persen dari besaran UMK 2022. Sedangkan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) mengapresiasi lahirnya Permenaker nomor 18/2022, namun dalam formula penghitungan untuk variabel pertumbuhan ekonominya diganti dengan Provinsi Jateng, mengingat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus minus 1,8 persen.

Sementara kenaikan besaran UMK 2023 sesuai pendapat SPSI Kudus sekitar 8,01 persen.***