Menurutnya, tantangan saat ini bukan terletak pada pelaksanaan program, melainkan pada kelengkapan administrasi dan pelaporan yang menjadi dasar penilaian.
“Yang terpenting sekarang bukan mengejar pekerjaan baru, tetapi memastikan seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan bisa terdokumentasi dan terunggah. Jangan sampai program sudah jalan, tapi nilainya rendah karena datanya belum masuk,” tegasnya.
Eko juga mengingatkan bahwa batas akhir pengunggahan data ditetapkan pada 29 Juni 2026. Oleh karena itu, seluruh OPD diminta memanfaatkan waktu yang tersisa untuk melakukan perbaikan dan melengkapi dokumen pendukung sebelum sistem ditutup.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kudus, Sulistiyowati menyampaikan bahwa penyusunan laporan ProSN tahun ini mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1.4-180 Tahun 2026 tentang format dan indikator laporan kinerja Program Strategis Nasional.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, seluruh proses pelaporan kini dilakukan secara penuh melalui aplikasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (e-Monev) yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
“Tahun ini terdapat 34 indikator yang harus diunggah dalam proses pelaporan ProSN semester I. Sampai 19 Juni, capaian sementara baru berada di angka 81,25,” ujarnya.
Pihaknya menargetkan nilai ProSN Kabupaten Kudus minimal dapat menyamai hasil self assessment semester II tahun 2025 yang mencapai angka 86.
“Harapannya pekan keempat Juli seluruh input dan validasi selesai, sehingga bisa langsung kami kirim melalui aplikasi,” pungkas Sulistiyowati.***
