Nasib Mujur Honorer Berusia 57 Tahun ke Atas di Kudus, Tetap Bisa Bekerja di Instansi Pemerintahan

Kepala BKPSDM Kabupaten Kudus, Putut Winarno. (Foto : Siti Islamiyah/Zonanews.id)

“Yang kurang dua tahun tentunya disesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang sudah ada di UU nomor 5 tahun 2014 dan turunannya di PP nomor 49 tahun 2018 terkait penataan ASN selesai di tahun 2023,” ujar Winarno.

Kemudian, merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Nomor 15 Tahun 2025, yang mengatur kriteria honorer yang bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II.

Antara lain, kategori pelamar prioritas, Eks THK-II, pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) BKN, pegawai yang aktif berkerja paling sedikit dua tahun, serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Bacaan Lainnya

“Penataan non ASN dituntaskan melalui seleksi PPPK pada tahun 2024 dengan mekanisme PPPK penuh waktu dan paruh waktu,” tandasnya.

Artinya, tenaga honorer yang memiliki masa kerja di bawah dua tahun terancam dirumahkan, lantaran tidak bisa mendaftar dalam seleksi PPPK. Sementara pemerintah memutuskan bahwa tahun 2025 sudah tidak ada tenaga honorer di instansi pemerintahan.

“Dari tahun 2022 sampai 2024, Bupati Kudus sudah melarang rekruitmen non ASN atau dengan nama lainnya, seperti tenaga kontrak, GTT, PTT, wiyata bakti, dengan harapan tidak ada lagi non ASN di akhir tahun 2024” tambahnya. ***