Untuk meraih semua target tersebut, Pemkab Kudus akan segera mengumpulkan para penyedia barang/produk di Kudus bersama Dinas Perdagangan serta stakeholder lainnya. Tujuannya untuk memperkuat digital literasi mengenai produk yang bisa dijual melalui aplikasi elektronik tersebut.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi yang hadir dalam pembukaan acara di Kudus hari ini menjelaskan, pada tahun 2024, ditargetkan transaksi pemerintah lebih banyak dilakukan melalui E-Katalog. Hingga akhir tahun 2023, Ketua LKPP yang kerap disapa Hendi tersebut mencatat, 42 persen transaksi pemerintah melalui E-Katalog.
Untuk mencapai target tersebut, Hendi berharap pemerintah daerah lebih aktif membantu para pelaku usaha lebih melek teknologi.
“Semua harus dibantu pemerintah daerah, sering mengumpulkan mereka agar semakin melek teknologi,” kata Hendi.
Total, lanjut Hendi, sudah ada sekitar 7,5 produk yang tayang di E-Katalog yang dikembangkan LKPP. Bukan hanya produk UMKM yang tayang dalam katalog elektronik tersebut, namun ada juga produk hasil industri hingga pengusaha besar.
“Sektornya macam-macam, ada bidang kontruksi, makanan, hotel, transportasi, alat kesehatan, dan lainnya,” ujarnya.***
