Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dasar dan Menengah RI, Nunuk Suryani, juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kudus yang memberikan perhatian khusus terhadap guru non-ASN.
Ia menekankan bahwa program ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya mereka yang belum mendapatkan tunjangan dari pemerintah pusat.
“Saya sangat mendukung kebijakan ini. Kudus menjadi satu-satunya daerah yang memberikan tunjangan bagi guru swasta dan honorer secara rutin. Ini tentu memberikan semangat bagi mereka untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas dalam mengajar,” ujar Nunuk.
Kebijakan ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan kesejahteraan guru swasta serta mendorong mutu pendidikan yang lebih baik.
Bupati Sam’ani Intakoris menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di Kudus. Ia berharap program ini dapat memberikan motivasi bagi para guru dalam meningkatkan kualitas pengajaran.
“Kesejahteraan guru adalah prioritas kami. Dengan adanya tunjangan HKGS ini, kami ingin memastikan bahwa para guru swasta di Kudus mendapatkan apresiasi yang layak atas dedikasi mereka dalam mencerdaskan anak bangsa,” ujar Sam’ani. ***
