Setelah dilakukan penelusuran, maka dapat ditemukan faktor apa yang menjadikan anak tersebut tidak sekolah. Apakah karena faktor ekonomi, sosial, keluarga atau yang lainnya. Setelah itu, baru bisa dilakukan intervensi.
Sam’ani mengatakan Pemkab Kudus memiliki sejumlah program yang dapat digunakan untuk membantu anak kembali bersekolah. Selain Program Indonesia Pintar, pemerintah juga bisa menggandeng pihak swasta.
“Karena kan ada program banyak sekali, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), ada dukungan dari baznas, maupun dari lazisnu dan lazismu. Kita lakukan intervensi agar anak-anak bisa sekolah,” tuturnya.
Dalam forum tersebut, Ia juga menekankan kembali peran dari Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan di sembilan kecamatan dan pengawas sekolah, apakah dapat membantu melakukan penelusuran hingga intervensi.
Sam’ani pun berharap, dengan berbagai upaya yang akan dilakukan, dapat berdampak pada penurunan angka anak tidak sekolah yang masih terbilang banyak di Kabupaten Kudus. Karena setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan belajar. ***
