Masa Kerja Kurang dari Dua Tahun, Nasib 700-an Pegawai Honorer di Kudus Terancam Dirumahkan

Ilustrasi. Proses seleksi PPPK Tahap I Tahun 2024. (Foto: ZONANEWS.ID)

Hal itu kemudian dipertegas kembali melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Nomor 15 Tahun 2025.

Pada regulasi tersebut, mengatur tentang kriteria pegawai honorer yang bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II tahun anggaran 2024.

Antara lain, pelamar prioritas, Eks THK-II, pegawai yang terdaftar dalam database BKN, pegawai yang berkerja paling sedikit dua tahun, serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Bacaan Lainnya

Penataan non ASN dituntaskan melalui seleksi PPPK dengan mekanisme PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Sehingga honorer yang tidak bisa melamar PPPK terancam dirumahkan.

“Karena mereka di bawah dua tahun (masa kerjanya) maka statusnya akan disesuaikan dengan regulasi yang ada,” tandasnya.

Winarno membeberkan bahwa dari seluruh instansi pemerintah yang memiliki pegawai honorer dengan masa kerja kurang dari dua tahun, jumlah terbanyak ada di bidang pendidikan.

“Di bidang kesehatan juga ada dan laiinya, paling banyak di pendidikan,” tambahnya. ***