Meski keterbatasan anggaran desa menjadi pertimbangan, Sofyan menegaskan bahwa kebutuhan yang paling mendesak akan didahulukan.
“Tidak semua bisa langsung lengkap. Tapi hal-hal penting seperti pembekalan dasar dan pelatihan kebencanaan akan kami prioritaskan,” jelasnya.
Sementara itu, Kasi Pencegahan BPBD Kudus, Muhammad Alfiatur Rohman, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendampingan intensif kepada Desa Krandon.
Menurutnya, pembentukan SK Destana menjadi pintu awal agar desa memiliki dasar hukum untuk menganggarkan kegiatan kebencanaan.
“Kita buat rumahnya dulu lewat SK. Setelah itu baru diisi dengan pelatihan, sarana prasarana, dan kegiatan lainnya,” terang Alfi.
Ia menambahkan, BPBD Kudus menargetkan seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kudus telah memiliki Destana pada tahun ini.
“Saat ini, sebanyak 104 Destana telah terbentuk, dan secara keseluruhan program ini ditargetkan mencakup 132 desa dan kelurahan dengan klasifikasi pratama, madya, hingga utama,”pungkasnya.***
