Sementara itu, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi KPK wilayah Jateng-DIY, Azril Zah membenarkan bahwa kedatangannya bersama tim hari ini adalah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem yang berjalan di Kabupaten Kudus. Baik itu berkaitan dengan kepatuhan pada aturan, dan lainnya.
“Jadi memang kami memberikan beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Kudus), Bupati dan Ketua DPRD, yang akan kami pantau secara berkala,” ungkapnya.
Sama seperti yang disampaikan Bupati Kudus, Azril Zah pun mengungkapkan bahwa rekomendasi yang disampaikan kepada Pemkab Kudus berkaitan dengan 8 area MCSP.
Disinggung mengenai hasil pengawasan hari ini, KPK belum bisa memastikan komitmen Pemkab Kudus dalam mencegah korupsi sudah baik atau belum. Sebab MCSP masih berjalan dan nilai dari Sistem Penilaian Integritas (SPI) juga belum keluar.
“Perbaikan-perbaikan sistem memang terus kami sarankan dan juga akan kami pantau serta dampingi Pemkab Kudus, apalagi di masa awal pemerintah daerah saat ini,” kata Azril Zah.
“Kami berharap, sampai lima tahun ke depan, tata kelola pemerintahan berlangsung lebih baik lagi,” lanjutnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kudus, Masan memastikan akan menjalankan tugas pokok fungsi mereka sebagai DPRD dengan sebaik-baiknya. Terutama berkaitan dengan penganggaran dan pengawasan akan ebih ditingkatkan lagi.
Dalam proses penganggaran pun akan lebih dikoordinasikan dengan Bappeda Kudus, karena di situ ada perencanaan dan disesuaikan dengan visi misi Bupati-Wakil Bupati Kudus.
“Proses penganggaran untuk tahun 2026 akan lebih selektif dalam prosesnya, yang tentunya nanti akan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat dan menyesuaikan program pemerintah pusat, provinsi, dan daerah,” terang Masan.
Kemudian berkaitan dengan pokir yang menjadi salah satu pembahasan dengan KPK hari ini, menurut Masan hal itu tentang belanja-belanja yang harus selaras dengan visi misi Bupati.
Misalnya ada pokir untuk bantuan rumah ibadah atau untuk UMKM, harus diselaraskan dengan visi misi Bupati.
“Pokir yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tinggal nanti pada pelaksanannya harus kita laksankan dengan lebih baik lagi ke depannya,” kata Masan.***
