Kemudian, alasan lainnya yang membuat Komisi B menolak LKPJ Disnaker karena lalainya dinas atas pengawasan hubungan industrial terhadap sebagian besar perusahaan yang menerapkan jam kerja di atas batas kewajaran, sehingga menimbulkan efek peningkatan stunting, gangguan psikologi keluarga, dan dampak pelaksanaan keagamaan.
Alasan ketiga, pembinaan koperasi yang tidak efektif sehingga menimbulkan banyak permasalahan di banyak koperasi.
Keempat, adanya SilPA dari tahun ke tahun yang cukup besar, khususnya 3 tahun terakhir yang merugikan masyarakat penerima manfaat.
“Berkenaan dengan hal-hal tersebut, komisi B DPRD Kudus meminta agar Kepala Disnakerperinkop UKM Kudus diganti, karena ketidakmampuannya dalam melaksanakan tugas dengan baik, sebagaimana pada tahun 2023 sempat direkomendasikan oleh tujuh fraksi DPRD untuk dievaluasi,” jelas Anis.
Sementara itu, menanggapi catatan yang disampaikan Komisi B dalam rapat paripurna, Pj Bupati Kudus Muhammad Hasan Chabibie menjelaskan bahwa hal itu menjadi masukan yang positif bagi Pemkab Kudus untuk bisa diperbaiki lagi ke depannya.
Termasuk terkait usulan penggantian Kepala Disnakerperinkop Kudus, hal itu akan didalami lebih detail lagi oleh pihaknya. Tentang mana yang perlu diperbaiki serta mana yang perlu diperbaiki.
“Prinsipnya, kami sangat menghargai dan mengapresiasi apa yang menjadi masukan dari pimpinan dan para anggota dewan terhadap LKPJ tahun 2023,” katanya.
“Lalu untuk mengganti kepala Disnaker, itu ada mekanismenya. Kita akan evaluasi secara keseluruhan, kita terima semua masukan dan menghargai semua pendapat dari anggota DPRD Kudus,” tegas Hasan melanjutkan.***
