Menurutnya, sejak adanya pengusulan kenaikan bantuan semua berjalan dengan lancar.
Sesuai aturan, usulan kenaikan Banpol maksimal dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Kabupaten Pati sendiri melakukan pengusulan dua kali, yakni pada Februari 2021 dan November 2021. Hal ini pun telah dikonsultasikan ke provinsi Jawa Tengah dan mendapat sinyal positif.
“Pengusulan ini sudah dikonsultasikan ke provinsi, itu sudah. Banpol itu kan harus ada persetujuan Gubernur, lalu dari provinsi ada tim untuk memverifikasi. Semuanya berjalan lancar dan tidak ada kendala. Jadi bisa langsung dicairkan di tahun 2022 ini, sedangkan sisanya menunggu APBD Perubahan 2022,” jelasnya.
Banpol ini, terang Herman tidak serta merta tiba-tiba naik. Semua perlu proses panjang, disesuaikan kebutuhan, dan ada pertimbangan lainnya.
Bahkan 60 persen Banpol yang ada digunakan untuk kegiatan pendidikan politik. Termasuk sebagai upaya menyukseskan Pemilu 2024 mendatang.
“60 persen Banparpol untuk kegiatan pendidikan politik. 40 persen sisanya untuk kesekretariatan. Undang-undang seperti itu,” katanya.
Untuk diketahui selain PDI Perjuangan, total ada 10 partai yang memiliki kursi di DPRD Pati. Yakni PKB, Gerindra, Golkar, NasDem, PKS, Perindo, PPP, Hanura, serta Demokrat. Mereka pun memiliki suara cukup banyak di Kabupaten Pati.***
