KUDUS, ZONANEWS.ID — Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kudus menemukan adanya multitafsir dalam penggunaan dana hibah yang diberikan Pemerintah Daerah ke Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) tahun 2023.
Sehingga dana hibah senilai kurang lebih Rp 1,4 miliar yang sebelumnya tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya, akhirnya dikembalikan ke PCNU Kudus melalui Inspektorat Kabupaten Kudus.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kudus, Henriyadi W Putro menyampaikan, keputusan tersebut diambil setelah Kejari Kudus melalui berbagai rangkaian pemeriksaan dan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Inspektorat.
“Artinya uang yang sebelumnya tidak bisa dipertanggungjawabkan akhirnya dikembalikan, sehingga tidak menjadi kerugian negara dan itu kita kembalikan ke PCNU untuk mempertanggungjawabkan ke pemberi hibah, dalam hal ini Pemkab Kudus,” ujar Heriyadi saat dimintai keterangan pada Kamis, 10 Oktober 2024.
Selama melakukan pemeriksaan kasus ini, Kejari Kudus telah memanggil 11 orang saksi untuk dimintai keterangan.
Para saksi tersebut berasal dari unsur pemerintahan sebagai pemberi hibah dan penerima hibah yaitu PCNU Kudus.
Kajari mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa ada multiatfsir dalam penggunaan dana hibah tersebut.
“Ketika pemberian hibah itu diberikan untuk pembangunan NU Center, akhirnya mempergunakannya sesuai dengan apa yang dipahamkan dia (penerima hibah), ternyata ada aturan-aturan yang harus dipahami oleh si pengguna,” terangnya.
