Sam’ani melanjutkan, Pemkab Kudus juga memberikan fleksibilitas bagi pegawai yang belum memiliki kelengkapan pakaian Kudusan secara penuh. Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah semangat dan jiwa pelestarian budaya.
“Kalau belum punya kelengkapan pakaian Kudusan, bisa menyesuaikan. Yang penting ada unsur budaya Kudus yang dikenakan. Kalau belum punya iket, bisa pakai peci atau jilbab. Kalau bajunya belum bordir Kudus, bisa pakai yang senada dulu,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pakaian adat Kudus tidak harus berbahan beludru, tetapi bisa disesuaikan dengan kenyamanan dan kebutuhan.
“Yang terpenting adalah semangatnya. Kalau soal sarung batik Kudusan, saya yakin hampir semua pegawai sudah punya. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mengenakannya,” ungkapnya.
Bupati Kudus berharap kebijakan ini dapat diterapkan secara luas dan menjadi kebiasaan di berbagai sektor, tidak hanya di lingkungan pemerintahan, tetapi juga di masyarakat umum.
“Hal ini juga bisa menjadi kebiasaan yang membentuk identitas budaya kita,” katanya.***
