Saat ini, data jumlah provider di Kudus belum seragam. Pendataan sebelumnya mencatat sekitar 14 provider, sedangkan dalam pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus muncul angka sekitar 23 provider.
Hasil pemetaan nantinya akan menjadi dasar pemerintah menentukan pola pengelolaan jaringan. Salah satu opsi yang dikaji adalah menempatkan kabel di bawah tanah dengan sistem ducting.
“Untuk tata kelolanya bagaimana, apakah kabel di bawah semua atau menggunakan ducting seperti yang sudah dilakukan di Bandung dan Yogyakarta. Ini akan dilakukan secara bertahap,” jelas Rama.
Penataan juga diharapkan menjawab keluhan masyarakat mengenai keberadaan kabel yang tidak tertata. Selain menjaga ketertiban dan keamanan, langkah tersebut diharapkan memperbaiki estetika kawasan perkotaan.
“Harapan kami, penataan kabel ini bisa dilakukan dengan lebih baik. Protes dari warga juga banyak,” katanya.
Pemkab Kudus juga menyiapkan mekanisme pemanfaatan aset daerah untuk pemasangan infrastruktur telekomunikasi, termasuk kemungkinan penerapan retribusi.
Dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), saat ini baru terdapat objek retribusi berupa pemakaian tanah untuk pemasangan alat.
“Untuk penggunaan aset, ada retribusi yang dikenakan. Selama ini belum ada aturan,” ungkapnya.
Rancangan aturan tersebut telah dibahas bersama DPRD Kudus dan selanjutnya akan dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Sejumlah daerah seperti Pekalongan, Demak, Jepara, dan Semarang disebut telah menerapkan retribusi serupa.
Pemkab Kudus berharap penataan jaringan dapat memperjelas pengelolaan aset, memberikan kepastian bagi provider, serta membuat jaringan telekomunikasi lebih tertib dan tidak mengganggu ruang publik.***
