“Mereka sudah berjuang mencerdaskan generasi bangsa. Jangan sampai nasib mereka dipermainkan oleh keputusan politik,” ujarnya.
Keempat forum tersebut mendesak DPRD dan TAPD untuk mengembalikan alokasi HKGS menjadi 12 bulan. Mereka bahkan menyatakan kesiapannya untuk menggerakkan ribuan guru mendatangi kantor DPRD Kudus jika aspirasinya tidak ditanggapi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi D DPRD Kudus, Mardijanto, membantah isu pengurangan anggaran HKGS. Ia menegaskan bahwa Komisi D tetap mengawal penuh agar dana HKGS dialokasikan untuk 12 bulan.
Namun demikian, ia juga menekankan pentingnya verifikasi ulang agar penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran.
“Ada laporan guru baru dengan jam mengajar sedikit langsung dapat Rp 1 juta. Ini yang harus kita tata ulang,” jelasnya.
Mardijanto mengimbau agar para guru tetap tenang dan tidak terprovokasi informasi yang belum terkonfirmasi. Ia memastikan DPRD Kudus tetap komitmen mengawal kebijakan sesuai visi dan misi bupati.
“Kami minta Disdikpora melakukan verifikasi ulang agar ke depan penyaluran HKGS tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan antar guru,” pungkasnya. ***
