Inspektorat Kudus kini memiliki tiga Penyuluh Anti Korupsi (PAK) aktif, yakni satu dari inspektorat, dosen UIN Sunan Kudus, dan Guru MAN. PAK ini merupakan kepanjangan tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Untuk bisa lebih menjangkau masyarakat luas, nanti akan kami lakukan sertifikasi kepada OPD, swasta, juga yang konsen terhadap kegiatan anti korupsi. Setelah sertifikasi, kami akan manfaatkan untuk kegiatan penyuluhan,” tambahnya.
Selain menyasar istri pegawai pemerintah, PAK juga melakukan penyuluhan dengan sasaran penyelenggara negara dan anak-anak sekolah. Menurut Eko, penyuluhan anti korupsi harus dilakukan sejak anak usia dini di lingkungan pendidikan.
Lebih lanjut, pelaksanaan penyuluhan anti korupsi yang menyasar PKK dan dharma wanita masih dalam lingkup kabupaten dan kecamatan. Untuk tingkat desa masih belum maksimal lantaran terkendala personil dari PAK.
“Kemarin mendapat tawaran sosialisasi di desa kami belum bisa menyanggupi itu, karena keterbatasan jumlah personil. Maka kita lakukan penambahan jumlah dengan sertifikasi nanti,” tukasnya. ***
