Ikuti Uji Keterbukaan Informasi, Pj Bupati Kudus Jelaskan Pembangunan Unit Lidi Bagi Disabilitas

Pj Bupati Kudus, Bergas C Penanggungan (tengah), menghadiri uji publik monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik 2023 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Bertempat di Gedung Menara Universitas Semarang (USM), Rabu, 6 Desember 2023. (dok. Istimewa)

Dalam upayanya meningkatkan akses dan digitalisasi masyarakat, Bergas menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus juga memperkenalkan sejumlah inovasi digitalisasi pada tahun 2023, termasuk Sip Parkir, Sikat CSIRT, Pro Investku, Janeta ASNKU, dan Sip Deni.

Menyinggung anggaran, Pj Bupati Kudus menyoroti kontribusi Kabupaten Kudus sebagai produsen rokok terbesar kedua yang menyumbang pemasukan APBN. Pihaknya meyakini bahwa pendapatan DBHCHT dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu, informasi tentang kegunaan dana cukai perlu diberitahukan pada seluruh lapisan masyarakat. Saya berharap informasi yang disampaikan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut menjaga stabilisasi pemasukan dana cukai dengan turut menggempur peredaran rokok ilegal,” harapnya.

Bacaan Lainnya

Dwi Yusi Sasepti, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kudus, melaporkan bahwa anggaran sebesar 200 miliar rupiah lebih dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai menjadi salah satu upaya Pemkab Kudus untuk mendengar aspirasi masyarakat.

“Jumlah anggaran bidang penegakan hukum, diantaranya berbentuk sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebesar 20 miliar rupiah,” sebutnya.

Yusi juga menyampaikan alokasi anggaran DBHCHT yang digunakan untuk pembenahan kualitas penyedia PPID tingkat desa dan pendampingan hukum bagi PPID desa yang menghadapi permasalahan. Program percontohan desa informatif turut dibentuk guna mendukung inovasi desa yang diusung oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.

“Dalam upaya keterbukaan informasi publik, desa sudah kita fasilitasi semuanya,” ujarnya.***