“Maka dalam hal ini, kami meminta DPRD untuk tidak menunggu PT SMS datang namun harus diingatkan dan dihentikan,” ujarnya.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menemui para pengunjuk rasa dan menyatakan bahwa DPRD belum mendapatkan informasi resmi terkait rencana pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng.
“Sejauh ini kami belum ada koordinasi terkait pendirian pabrik tersebut, dan jujur saya belum tahu,” kata Ali.
Ali menegaskan bahwa jika ada perubahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada 2026, DPRD akan mengundang masyarakat untuk berdiskusi.
“Kami akan melibatkan bapak ibu semua dalam diskusi perubahan Perda agar aspirasi petani bisa didengar dan diperjuangkan,” tambahnya.
Perubahan Perda RTRW, jelas Ali, hanya bisa dilakukan dengan melibatkan eksekutif, dan DPRD akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pati.
“Kami akan mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat,” pungkas Ali.
Aksi unjuk rasa ini mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap masa depan lingkungan Pegunungan Kendeng yang terancam oleh eksploitasi. Mereka berharap pemerintah daerah dapat berpihak pada keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan petani. (***)
