Meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, percepatan pembangunan dan infrastruktur, hingga peningkatan pelayanan seperti kesehatan, hibah, BLT, hingga pendidikan.
Agar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kudus tetap stabil meski ada kebijakan penyesuaian anggaran TKD, Bupati telah menyiapkan strategi dan manajemen prioritas.
“Mana yang benar-benar prioritas kita dahuluhan, melakukan efisiensi dan penggunaan anggaran yang bijak, sehingga inflasi bisa terkendali dan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan baik,” tegas Bupati.
Sementara itu, Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus, Djati Solechah menambahkan, sejauh ini pihaknya belum menerima edaran resmi terkait pemangkasan anggaran TKD untuk tahun anggaran 2026 mendatang.
“Kami belum dapat informasi resmi terkait besaran TKD 2026,” ujar Djati dikonfirmasi kemarin.
Menurutnya, pagu dana transfer ke daerah yang diterima Kabupaten Kudus tahun 2025 sebesar Rp 1,72 triliun. Dengan rincian transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,6 triliun dan transfer antar daerah sebesar Rp 111,09 miliar.
Kepada Menteri Keuangan yang baru sekarang, Djati berharap tahun depan nilai transfer ke daerah untuk Kabupaten Kudus tidak jadi dipangkas atau dikurangi.
Sehingga, pemerintah kabupaten dapat menjalankan roda pembangunan daerah dengan lancar.***
