“Yang bersangkutan (investor) mengaku sanggup mengikuti arahan Pemkab untuk melakukan perbaikan supaya pembangunan tidak ada persoalan di belakang hari. Nanti juga akan audiensi langsung dengan Bupati,” ujarnya.
Pihaknya melanjutkan, pihak investor berniat mengajukan sewa lahan selama 30 tahun dengan perpanjangan tiap 5 tahun sekali. Sesuai regulasi yang ada, nilai wajar sewa tanah senilai Rp 545.354.000 per tahun.
Atas permohonan kerja sama oleh PT Matahari Mas Putra ini, Djati menilai bahwa komitmen investor lebih dari 80 persen.
“Kami menilai mereka sungguh-sungguh, karena sudah punya pengalaman dalam menggunakan aset daerah. Mudah-mudahan ini fiks,” ujarnya.
Djati berharap, persyaratan asministrasi dan izin mengenai investasi ini bisa segera diselesaikan oleh investor. Dengan begitu, pada Agustus 2025 pembangunan bisa dimulai.
Ketika aset milik Pemkab ini bisa dimanfaatkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kudus juga akan bertambah serta membuka lapangan kerja baru bagi warga Kudus.
Terpisah, Kepala DPMPTSP Kudus Harso Widodo, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat pengajuan resmi dari PT Matahari Mas Putra mengenai permohonan kerja sama pemanfaatan tanah eks Gedung Ngasirah.
“Kami berharap 99 persen proyek ini bisa tereksekusi. Ini bagian dari upaya Pemkab memanfaatkan aset yang selama ini belum optimal,” jelas Harso.
Ia menyampaikan, saat ini proses tengah berjalan, dimulai dari kepastian bentuk kerja sama dan tahapan perizinan. Setelah itu, akan dilakukan pengurusan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang).
“Kalau dokumen lengkap, PKKPR bisa selesai dalam 20 hari. Kami juga akan pastikan pembangunan ini sesuai regulasi, termasuk perda pasar modern,” tegasnya.***
