Pihaknya mengakui bahwa banyak yang perlu dibenahi dalam tatanan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus. Mulai dari pelayanan, disiplin pegawai, kecepatan dan respon masyatrakat, termasuk indeks pembangunan manusia (IPM).
“Ada indikator IPM juga yang harus kita perhatikan, pengangguran, kemiskinan, stunting, ada program nasional juga seperti MBG (Makan Bergizi Gratis), KDMP (Koperasi Desa Merah Putih), sekolah rakyat,” imbuhnya.
Sementara itu, Sekda Kudus, Eko Djumartono menegaskan akan segera menjalankan tugas sebaik-baiknya demi pelayanan yang prima kepada masyarakat. Serta, membantu kesuksesan program-program Bupati dan Wakil Bupati Kudus.
Salah satu aspek yang akan menjadi sorotan yakni terkait evaluasi belanja pegawai. Hal ini terkait bagaimana belanja untuk pegawai akan dilakukan efesiensi namun tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pak Bupati sudah memberikan contoh dengan pergi ke kantor dengan sepeda, itu kan dapat mengurangi belanja ASN. Kemudian terkait WFH (Work From Home) juga, nanti akan kita evaluasi, jangan sampai bekerja dari rumah tapi konsumsi BBM masih sama,” tuturnya. ***
