“Siapa pun yang terkait kasus ini akan kita panggil,” jelasnya.
Dalam surat tertanggal 23 Oktober 2023 yang ditandatangani Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) selaku penyidik, Bambang Sumarsono, S.H itu, pihak Ketua KONI Kudus diminta untuk menyampaikan surat panggilan terlampir kepada kedua saksi yang bersangkutan.
Diberitakan sebelumnya, anggaran 2022, KONI Kudus menerima dana hibah dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kudus senilai Rp 10,9 miliar. Rinciannya APBD murni sebesar Rp 8,4 miliar dan dari APBD Perubahan 2022 Rp 2,5 miliar.
Dana tersebut didistribusikan untuk 53 pengurus kabupaten (pengkab) cabang olahraga (cabor). Namun, diduga LPj dana tersebut dimanipulasi.
Sementara ini, Kejari Kudus masih berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kerugian negara atas dugaan LPj fiktif KONI Kudus.
Sebelumnya Kasi Intel Kejari Kudus Arga Maramba menjelaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan ada kerugian negara sebesar Rp 295 juta. Meskipun, kerugian tersebut telah dikembalikan oleh KONI Kudus.
Tak hanya itu, pihak BPK juga menemukan dugaan kerugian negara lagi senilai Rp 322 juta. Temuan tersebut akan diuji terlebih dahulu oleh Inspektorat Kudus.
”LPj senilai Rp 295 juta tidak sesuai peruntukkannya. Sedangkan Rp 322 juta berupa belanja hibah KONI tidak didukung bukti yang lengkap,” kata Maramba kepada media.***
