Dua Paslon Bupati Kudus Hadir dalam Dialog Politik Kebangsaan, LHKP Muhammadiyah Sampaikan Hasil Survei Kriteria Pemimpin

Bakal Paslon bupati-wakil bupati Kudus periode 2024-2029, Hartopo-Mawahib hadir dalam Dialog Politik Kebangsaan yang diselenggarakan PD Muhammdiyah Kabupaten Kudus pada Minggu, 22 September 2024. (NIla/Zonanews.id)

KUDUS, ZONANEWS.ID — Dua pasangan bakal calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kudus, baik itu Hartopo-Mawahib dan Samani Intakoris-Bellinda Putri Sabrina Birton hadir dalam kegiatan Dialog Politik Kebangsaan bertema “Menuju Kudus yang Berkemajuan dan Mencerahkan” yang diselenggarakan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Kudus pada Minggu, 22 September 2024.

Bertempat di ruang serbaguna Universitas Muhammadiyah Kudus (UMKU), kedua paslon datang bergantian. Pasangan Hartopo-Mawahib mengikuti kegiatan dari pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB. Kemudian paslon Samani-Bellinda datang sekitar pukul 12.00 WIB sampai dengan selesai.

Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PD Muhammadiyah Kudus, Bonnix Maulana menyampaikan, para peserta yang mengikuti dialog politik hari ini dari tingkat ranting hingga Organisasi Otonom (Ortom) Muhammadiyah yang ada di Kudus.

Bacaan Lainnya

“Melalui kegiatan ini, kami berdialog bersama para bakal calon bupati-wakil bupati Kudus ke depan. Kita juga silaturahmi bersama teman-teman PD Muhammadiyah di Kudus sekaligus mengetahui para paslon serta meningkatkan partisipasi pemilih (untuk Pilkada 27 November 2024),” jelasnya.

Dari hasil perhitungan yang dilakukan LHKP, anggota Muhammdiyah di Kudus totalnya sekitar 90 ribu orang. Mendekati hari Pemilihan, PD Muhammadiyah Kudus melalui LHKP kemudian melakukan survei terkait beberapa hal pada 20 Agustus sampai dengan 20 September 2024.

Survei yang dilakukan berkaitan dengan kepuasan pelayanan publik di Kudus sejauh ini, tipikal pemimpin yang dibutuhkan, hingga antusias anggota Muhammadiyah Kudus mencalonkan dirinya ikut serta dalam kontestasi politik.

“Dari hasil sampel 1.031 orang responden yang tersebar dari 9 kecamatan, menujukkan tingkat kepuasan publik paling banyak di tataran cukup, dari 5 poin, mayoritas 3 poin atau cukup,” ungkap Bonnix.

Dalam pelayanan publik, LHKP PD Muhammadiyah Kudus juga menyurvei pendapat para anggotanya mengenai pendidikan, kesehatan, sosial, dan lingkungan hidup.

Di bidang pendidikan, anggota Muhammadiyah lebih banyak menyoroti terkait biaya pendidikan yang tinggi serta anak yang tidak sekolah.

Lalu di bidang kesehatan, banyak berbicara tentang stunting dan biaya kesehatan. Kemudian di bidang sosial berbicara tentang pengangguran dan kenakalan remaja.