Sementara itu, sebelumnya dalam rapat paripurna dengan agenda penandatanganan bersama Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021di gedung DPRD Kudus hari ini, Disnakerperinkop dan UKM dapat sentilan dari Komisi B.
Disnakerperinkop dan UKM disebut tidak menghadiri beberapa agenda rapat penting. Hal itu pun disayangkan dan perlu adanya evaluasi.
Kepada Bupati Kudus, Ketua DPRD, inspektorat, hingga BKPP Kudus, Ketua Komisi B DPRD Kudus Anis Hidayat menyerahkan draf evaluasi terkait kinerja Disnakerperinkop Kudus.
Anis menyampaikan bahwa dari hasil rapat dengan seluruh anggota komisi ada dua kesimpulan yang didapatkan. Pertama, Komisi B menyayangkan atas ketidakhadiran OPD tersebut dalam rapat penting. Yakni agenda pembahasan pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi covid-19, serta visi misi Bupati yang akan berakhir pada 2023 mendatang.
Kedua, Komisi B merekomendasikan kepada Kepala Daerah, Inspektorat, BKPP untuk mengevaluasi kinerja pada Disnakerperinkop dan UKM Kudus.***
