Dikeluhkan Picu Banyak Lalat, Tujuh Kandang Ayam di Desa Bulungcangkring Kudus Resmi Ditutup

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus resmi menutup tujuh kandang ayam yang berada di Dukuh Kalidoro Kidul, Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo pada Senin, 9 November 2026. (Foto: Istimewa)

KUDUS, ZONANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus resmi menutup tujuh kandang ayam yang berada di Dukuh Kalidoro Kidul, Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo pada Senin, 9 November 2026.

Langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat mengenai banyaknya lalat yang mengganggu kenyamanan lingkungan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kudus, Budi Waluyo, menjelaskan bahwa pelaksanaan penutupan dilakukan sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Bacaan Lainnya

Meski demikian, sebagian pemilik kandang telah lebih dahulu menghentikan aktivitas peternakannya sebelum petugas datang ke lokasi. Dari total tujuh kandang yang menjadi sasaran penutupan, lima di antaranya sudah tidak beroperasi.

“Kalau sesuai jadwal hari ini penutupan. Namun, dari beberapa kandang sudah kooperatif untuk tidak operasional lagi. Dari tujuh kandang yang ditutup, yang sudah tidak operasional lima kandang,” katanya.

Kebijakan tersebut menjadi puncak dari serangkaian langkah penanganan yang dilakukan Pemkab Kudus setelah menerima aduan masyarakat. Sebelumnya, pemerintah daerah telah melayangkan sejumlah teguran kepada pemilik peternakan, mulai dari surat peringatan pertama hingga ketiga.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus, Eko Djumartono, sebelumnya menegaskan bahwa penertiban kandang ayam tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Persoalan keberadaan kandang ayam di kawasan tersebut menjadi perhatian karena dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Banyaknya lalat tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan di lingkungan pendidikan.

Kondisi tersebut bahkan dikeluhkan karena mengganggu konsentrasi siswa dan guru selama kegiatan belajar mengajar berlangsung.

Salah seorang warga terdampak, Nur Ahmad Effendi, menyambut baik keputusan pemerintah daerah yang akhirnya menindaklanjuti aspirasi masyarakat.