Dijanjikan Kerja di Semarang, Enam Perempuan Asal Bogor Malah Dijebak Bisnis Prostitusi

Polisi memperlihatkan sejumlah barang bukti hasil kejahatan perdagangan orang di wilayah Semarang. (Foto: Istimewa)

“Uang itu tidak akan diberikan apabila korban belum memenuhi target yang ditentukan pelaku. Jadi, di sini tidak hanya sekadar penempatan kerja, tetapi unsur eksploitasi terhadap korban sudah jelas dan nyata terjadi,” tegas Gidion.

Enam perempuan yang berhasil diselamatkan masing-masing berinisial AKN (17), NA (17), AA (19), dan AS (21), warga Bogor. Dua korban lainnya, LA (18), berasal dari Pemalang, serta O (21), warga Tulangbawang, Lampung.

Dari penggerebekan tersebut, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan praktik perdagangan orang. Barang bukti itu meliputi sebuah buku catatan rekap transaksi korban, dua sepeda motor Honda Beat berwarna putih dan merah, serta sembilan unit telepon genggam.

Bacaan Lainnya

Atas perbuatannya, F dijerat Pasal 2 ayat (1) dan (2) juncto Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau ketentuan Pasal 455 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ancaman pidana tersebut dapat diperberat sepertiga, karena dalam perkara ini terdapat korban yang masih berusia anak.

// Korban Ditempatkan di Rumah Aman//

Setelah diselamatkan polisi, keenam perempuan tersebut tidak langsung dipulangkan ke daerah masing-masing. Polisi berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) serta Dinas Sosial Kabupaten Semarang.

Pihak dinas terkait memastikan keselamatan dan pemulihan para korban. Mereka menjalani asesmen, pemeriksaan visum, serta pendampingan psikologis. Selama proses pemulihan, keenam korban ditempatkan di rumah aman atau safe house.

Polisi juga telah berkomunikasi dengan orang tua maupun wali masing-masing korban untuk memfasilitasi proses pemulangan ke daerah asal.

Kepala DP3AKB Kabupaten Semarang Dewanto Leksono Widagdo mengatakan, penanganan perempuan dan anak korban TPPO membutuhkan koordinasi lintas instansi. Terlebih, dua korban dalam kasus tersebut masih berusia di bawah umur.

Menurut dia, pendampingan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing korban agar mereka dapat menjalani pemulihan sekaligus terhindar dari ancaman eksploitasi berulang.

“Kami mendukung koordinasi dengan kepolisian dan pihak terkait agar korban, khususnya yang masih berusia anak, memperoleh pendampingan dan perlindungan yang diperlukan,” ujarnya.

Di sisi lain, Polres Semarang juga melakukan upaya pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi. Satreskrim telah menggelar sosialisasi mengenai bahaya TPPO di empat lokasi dengan melibatkan 150 peserta.

Kegiatan tersebut menyasar kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban penipuan berkedok tawaran pekerjaan.

Polisi mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur lowongan kerja yang menjanjikan penghasilan tanpa kejelasan. Calon pekerja diminta memastikan jenis pekerjaan, sistem pembayaran, lokasi kerja, serta identitas pihak yang merekrut sebelum memutuskan berangkat ke daerah lain. (Pr)