Di sisi lain, kuasa hukum Shony Wardana, Gozali membawa beberapa foto copy akta jual beli yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Ia menjelaskan, jika sertifikat perubahan sudah dilakukan pada tahun 2020.
Awal dari sengketa, yaitu pinjam meminjam antara Shony dan Sutrisno pada 2019 lalu. Saat itu, Sutrisno mulanya ingin meminjam uang ke Koperasi Kemenag, tapi tidak bisa, karena Sutrisno bukan bagian dari anggota.
Karena bukan dari anggota koperasi, Shony yang merupakan pegawai koperasi terkait pun menolak memberikan pinjaman. Kemudian, berniat baik untuk meminjamkan uang koperasi atas namanya dengan mengagunkan akta tanah milik Sutrisno.
Gozali melanjutkan, setelah masa tenggat waktu habis, Sutrisno tidak mampu melunasi hutangnya. Sehingga, terjadilah kesepakatan diantara keduanya untuk perubahan akta tanah dengan sistem jual-beli.
Shony pun meminta Sutrisno untuk mengosongkan rumah. Namun, Sutrisno justru meminta waku lagi untuk membeli rumah itu kembali.
“Dia meminta lagi waktu 6 bulan untuk bisa membeli kembali rumah itu,” ucapnya.
Dari waktu yang sudah disepakati, ternyata Sutrisno tidak mampu membeli kembali rumah tersebut.
“Akhirnya terjadilah eksekusi ini,” tandasnya.
Berhubung pihak Shony masih memiliki hati nurani, akhirnya pihaknya yang mewakili penggugat memberikan waktu kembali hingga tanggal 9 Juli 2022 untuk Sutrisno mengosongkan rumah.***
