“Kami menuntut pemerintah dalam menetapkan UMK tahun 2023 berdasarkan hasil survei kebutuhan pekerja atau buruh secara riil, tidak lagi menggunakan dasar PP No 36 tentang Pengupahan. Kami juga akan mengerahka massa turun ke jalan agar aspirasi kami didengar” tandasnya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga merupakan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, secara gamblang menentang kebijakan kenaikan harga BBM. Said menilai, daya beli masyarakat pascapandemi sudah turun 30 persen.
Jika dibebani dengan kenaikan BBM, maka daya beli bisa merosot drastis hingga 50 persen. BLT yang dikucurkan sebesar Rp150 ribu kepada buruh selama 4 bulan, menurutnya hanyalah pemanis agar tak ada aksi protes.
“Terlebih kenaikan ini dilakukan di tengah negara lain menurunkan harga BBM. Seperti di Malaysia, dengan Ron yang lebih tinggi dari pertalite, harganya jauh lebih murah,” terang Said dalam siaran persnya kemarin.
Partai Buruh dan Serikat Buruh akan menggelar aksi demonstrasi menentang kebijakan kenaikan harga BBM 6 September secara serempak di seluruh Indonesia.
Aksi tersebut akan digelar di 33 provinsi yang diorganisir Partai Buruh dan KSPI. Di Jakarta, aksi demonstrasi akan dipusatkan di depan Gedung DPR RI, dengan mengerahkan hingga 5.000 buruh untuk menolak kenaikan harga BBM.
Presiden Jokowi resmi menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax, hingga Solar per-Sabtu, 3 September 2022. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menyebutkan rincian kenaikan BBM yaitu, harga Pertalite dari Rp 7.650 perliter menjadi Rp 10 ribu per liter, dan harga Solar subsidi dari Rp 5.150 perliter menjadi Rp 6.800 per liter.
Keputusan kenaikan harga BBM diumumkan Jokowi bersama jajaran menterinya di Istana Merdeka. ***
