Hartopo bahkan mengusulkan bila perlu adanya penilaian bagi mereka yang bertanggungjawab. Petugas akan diberikan reward setahun sekali sebagai motivasi agar sering melakukan perawatan.
Sementara itu, Kepala Dishub Kudus Catur Sulistiyanto memastikan semua biaya yang digunakan untuk operasional dan perawatan kendaraan akan ditanggung Dishub Kudus.
“Biaya operasional, perawatan, dan lainnya tanggungjawab kita (Dishub). Dari 9 kendaraan, salah satunya diperuntukkan PPNS bidang LLAJ Dishub Kudus,” terangnya.
Catur juga mengungkapkan bahwa sebenarnya ada 10 motor yang dianggarkan dari APBD 2022. Namun, saat ini baru 9 unit yang sudah mulai bisa digunakan.
Adapun sepeda motor yang diserahkan adalah jenis Yamaha Vixion 150 CC yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan petugas.
“Ada satu yang belum turun, itu motor jenis Kawasaki 250 CC. Total seluruh anggaran yang digunakan untuk pengadaan kendaraan ini sekitar Rp 402 juta. Di mana motor Yamaha Vixion harga satuannya Rp 30,8 juta,” jelasnya.
Kendaraan baru ini, lanjut Catur, akan digunakan untuk operasional Dishub, baik itu tugas di Pendapa Kudus hingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Dishub Kudus berhak melakukan pemeriksaan bila menemukan pelanggaran di jalan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang 22/2009 tetang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama Pasal 262. Peraturan tersebut selanjutnya diperinci dalam peraturan-peraturan turunan, diantaranya Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 14tahun 2016 tetang Tugas dan Kewenangan Penyidik PNS di Bidang LLAJ di Lingkungan Dinas Perhubungan.***
