Namun di samping itu, dalam mengambil keputusan, pihak eksekutif perlu mengetahui lebih jelas tentang permasalahan yang ada. Bila memang kinerjanya terbukti kurang maksimal, Hartopo tidak segan-segan mencopot Kepala Dinas yang dimaksud.
“Kalau tidak bisa kerja, segera kita copot (jabatannya). Kita ganti. Tapi perlu tahu permasalahannya apa dulu,” katanya.
Di sisi lain, Hartopo menegaskan bahwa selama ini pihak eksekutif selalu melakukan evaluasi kinerja pada OPD yang ada di Kudus. Jika ditemukan ada kurang pas, maka akan ada koreksi untuk dilakukan perbaikan.
Dikabarkan sebelumnya, semua fraksi dari tujuh partai politik di Kudus mengusulkan agar kinerja Disnakerperinkop dan UKM Kudus dievaluasi. Usulan tersebut pun kompak dilontarkan malam tadi, Kamis, 1 September 2022, saat agenda Ranperda Perubahan APBD tahun 2022.
Dewan menilai, selama tahun 2022, Disnakerperinkop UKM hanya mampu menyerap anggaran sebesar 11,7 persen. Bahkan pada tahun 2021, anggaran di dinas terkait hanya sebesar 2,6 persen atau Rp 1,26 miliar dari total anggaran Rp 47,82 miliar.
Atas capaian tersebut, Kepala Disnakerperinkop dan UKM Kudus, Rini Kartika Hadi Ahmawati dinilai kurang cakap dan tidak terampil. ***
