Bawaslu Kudus Putuskan Laporan Dugaan Adanya Intimidasi pada Guru Swasta Tidak Terbukti

Ketua Bawaslu Kabupaten Kudus, Moh Wahibul Minan. (Nila/Zonanews.id)

Selanjutnya pihak Bawaslu Kudus memanggil para terlapor untuk diklarifikasi terkait dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kudus terhadap pelapor, saksi, terlapor, dan pihak-pihak terkait, Minan menyatakan kontrak kesepakatan dan dugaan intimidasi yang menjadi materi laporan bukan merupakan pernyataan menjanjikan yang dibuat oleh Paslon Nomor Urut 01, sehingga tidak melanggar unsur menjanjikan.

Dalam pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu yang telah dilakukan Bawaslu pada 19 Oktober 2024 dinyatakan bahwa laporan dengan nomer registrasi 03/Reg/LP/PB/Kab/14.21/X/2024 tidak melanggar unsur menjanjikan.

Bacaan Lainnya

“Karena kontrak kesepakatan dan dugaan intimidasi yang menjadi materi laporan bukan merupakan pernyataan menjanjikan yang dibuat oleh Paslon Nomor Urut 01. Pemberian tunjangan HKGS tercantum dalam program unggulan pasangan calon. Program unggulan Paslon Nomor Urut 01 tidak dalam bentuk uang atau materi lainnya yang diberikan kepada pemilih sebagai imbalan, tetapi dalam bentuk program bupati dan wakil bupati terpilih, sehingga unsur bentuk uang dan materi lainnya tidak terpenuhi,” jelas Minan secara rinci.

Dari hasil pembahasan kedua tersebut tidak terbukti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan sebagaimana pasal 187 A ayat (1) Jo pasal 73 ayat (4) undang undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang undang nomer 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomer 1 tahun. 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang undang.**