“Termasuk terhadap pemilih luar negeri yang berasal dari data Kementerian Luar Negeri,” ujar Naily yang juga selaku penanggung jawab tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).
Menurut penuturannya, Bawaslu Kudus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Coktas Pemilih Luar Negeri yang dilaksanakan KPU Kudus berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri.
“Kami ingin memastikan proses pencocokan dan penelitian dilakukan sesuai ketentuan sehingga data pemilih yang dihasilkan benar-benar akurat dan mutakhir, ujar Naily.
Ia menjelaskan bahwa pengawasan tersebut penting dilakukan karena kualitas data pemilih menjadi salah satu faktor yang menentukan terpenuhinya hak pilih warga negara.
Menurutnya, melalui pengawasan yang melekat, Bawaslu dapat melakukan langkah pencegahan apabila ditemukan potensi permasalahan dalam pelaksanaan tahapan.
“Koordinasi dan sinergi antara KPU dan Bawaslu dalam tahapan PDPB menjadi bagian penting untuk mewujudkan data pemilih yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” terangnya.
Dengan dilaksanakannya pengawasan terhadap Coktas Pemilih Luar Negeri ini, Bawaslu Kudus berharap proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026 dapat berjalan secara transparan, akuntabel, serta mampu menghasilkan data pemilih yang berkualitas sebagai fondasi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. ***
