Masih diperlukan pembahasan lebih lanjut untuk memastikan kesiapan lahan, kesesuaian perencanaan, serta pemenuhan ketentuan administratif sebelum pembangunan dapat dilaksanakan.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Kesehatan Kudus akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) serta Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD).
Koordinasi tersebut diperlukan untuk membahas aspek perencanaan pembangunan sekaligus memastikan status dan kelayakan aset daerah yang akan digunakan.
Sementara itu, untuk wilayah yang belum memungkinkan mendapatkan Puskesmas baru, Pemkab Kudus berupaya menyiapkan alternatif berupa pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu).
Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi solusi untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat, terutama di wilayah yang membutuhkan peningkatan akses pelayanan medis.
“Saat ini, tim teknis masih bergerak di lapangan untuk mencari dan memetakan lokasi strategis yang tersedia,” kata Hakam. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengetahui ketersediaan lahan yang berpotensi dimanfaatkan, sehingga pengembangan fasilitas kesehatan tetap dapat diupayakan sesuai kondisi dan kebutuhan setiap wilayah.
Sebelumnya, DKK Kudus merencanakan pembangunan empat Puskesmas baru untuk meningkatkan jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan. Rencana awal tersebut mencakup wilayah kerja Puskesmas Kaliwungu, Tanjungrejo, Gribig, dan Dawe.
Penambahan fasilitas diproyeksikan dapat mengurangi beban pelayanan Puskesmas yang sudah beroperasi, seiring kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang semakin besar. ***
