“Jadi sesuai peraturan bupati, desa-desa yang menyelenggarakan penyaringan perangkat desa harus menggandeng minimal satu dari lima perguruan tinggi untuk pelaksanaan tes CAT (Computer Assisted Test) seleksi perangkat desa,” kata Adi.
Perguruan tinggi yang dimaksud adalah Universitas Negeri Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes), Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS), Politeknik Negeri Semarang (Polines) dan Universitas Tujuh belas Agustus (Untag).
Selama berjalannya proses, diketahui Untag memilih mengundurkan diri. Alasannya, keterbatasan sarana dan prasarana yang membuat Untag akhirnya angkat tangan.
Tidak berhenti di situ, Universitas Soedirman (Unsoed) Purwokerto juga diketahui berencana menyelenggarakan tes seleksi bersama pihak desa di Kudus. Namun, ada polemik antara pelaksanaan tes dengan CAT atau dengan lembar jawab kertas (LJK).
Pihak Unsoed juga diketahui mempertimbangkan sarpras yang ada. Sebab itu, mereka memberikan pilihan dalam penyeleksian perangkat desa. Ada yang menggunakan CAT dan ada yang LJK.
“Namun pihak desa menghendaki dengan sistem CAT. Sehingga ini kami anggap belum clear. Maka dari itu, perjanjian kerjasama antara desa dengan perguruan tinggi belum bisa dilakukan,” terang Adi.
Atas semua yang terjadi, Adi meminta kepada pihak desa agar melakukan evaluasi. Hingga akhir Januari 2023, diharapkan semua sudah jelas. Untuk kemudian menyampaikan kepada pihak Dinas PMD, bahwa pelaksanaan penyaringan perangkat desa nantinya menggunakan sistem CAT atau LJK.***
