KUDUS, ZONANEWS.ID – Ada lima indikator untuk bisa menjadi desa anti korupsi di Indonesia yang telah diterapkan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK). Hal tersebut dikatakan langsung oleh Ketua Tim Bimtek Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, KPK RI, Fries Mount Wongso saat melakukan bimtek di Aula Balai Desa Jepang, Kecamatan Mejobo, Kudus, Jawa Tengah, Selasa, 23 Mei 2023 kemarin.
“Kami sampaikan ada lima indikator acuan desa anti korupsi. Semuanya harus dipenuhi,” ucapnya.
Lebih lanjut, lima indikator desa antikorupsi diantaranya, penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan penguatan kearifan lokal
Fries Mount menyebut perlunya keterbukaan informasi yang ada di pemerintahan desa masing-masing. Pasalnya, segala sesuatu keputusan yang ada di desa yakni melibatkan elemen masyarakat.
“Keterbukaan informasi penting, di desa tidak ada yang rahasia apapun. Semua informasi terpublish di website milik desa, dari proses rapat, musyawarah, keputusan, dana berapa semua harus keluar sebelum dilakukan kegiatan,” jelasnya.
Sejauh ini, KPK sudah melaunching 11 desa anti korupsi, salah satunya yakni Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang yang sudah di launching pada tahun 2022 lalu.
