56 Wanita Jadi Korban Perdagangan Manusia, 29 Tersangka Dibekuk Polda Jateng

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Jateng, Kombes Pol Nunuk Setiyowati. (Foto: Istimewa)

Upaya pencegahan tersebut diperkuat melalui program Rise and Speak yang dilaksanakan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Program ini mendorong masyarakat berani melaporkan tindak pidana yang diketahui, dilihat, didengar, maupun dialami secara langsung.

“Program Rise and Speak ini kami lakukan untuk menumbuhkan keberanian dan kesadaran masyarakat, sehingga apabila melihat, mendengar, mengetahui, atau mengalami suatu peristiwa tindak pidana, tidak ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwenang,” jelas Nunuk.

Pengawasan juga dilakukan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada 14 November. Agenda serupa juga dilakukan di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani pada 15 November 2026.

Bacaan Lainnya

Dalam kegiatan tersebut, petugas berkoordinasi dengan pengelola bandara, imigrasi, serta kepolisian setempat.

Dari hasil pengecekan di Pelabuhan Tanjung Emas, petugas memperoleh informasi mengenai penjemputan calon korban yang akan dibawa menuju Kalimantan sebelum direncanakan melanjutkan perjalanan ke Malaysia.

Penanganan TPPO ini turut melibatkan sejumlah instansi terkait, termasuk BP3MI, Kantor Imigrasi, dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Perwakilan BP3MI Jawa Tengah, Resvi Harum Ardika, mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan menerima tawaran pekerjaan ke luar negeri tanpa memastikan legalitas perusahaan dan kelengkapan dokumen penempatan.

Menurut dia, sejumlah persoalan pekerja migran berawal dari keberangkatan menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja. Padahal, setiap calon pekerja migran harus memenuhi persyaratan, mulai dari paspor, visa kerja, kontrak kerja, hingga pemeriksaan kesehatan.

“Permasalahan yang masih banyak kami temukan adalah pekerja migran yang bekerja di luar negeri hanya menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja. Karena itu, kami mengajak masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur resmi dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan,” ujarnya.

Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan Jobs Info BP3MI untuk memperoleh informasi mengenai peluang dan prosedur penempatan pekerja migran secara resmi.

Senada, perwakilan Kantor Imigrasi, Putu Agus Eka Putra, mengimbau masyarakat agar mengurus paspor dan seluruh proses keberangkatan ke luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sesuai peruntukannya berpotensi menimbulkan risiko serta persoalan hukum, ” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Ratna Mulya Sari, menegaskan, perlindungan terhadap korban TPPO tidak berhenti setelah mereka berhasil diselamatkan.

Dinas Sosial memberikan pendampingan dan rehabilitasi sosial agar korban dapat memulihkan kondisi psikologis, sosial, serta kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

“Fokus kami memastikan korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan secara menyeluruh, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun keberfungsian sosial,” katanya.

Nunuk kembali menegaskan, pemberantasan perdagangan orang tidak cukup hanya dengan menangkap dan memproses hukum para pelaku.

“Upaya tersebut harus dibarengi dengan pemutusan jaringan, penyelamatan korban, serta pencegahan agar masyarakat tidak kembali menjadi sasaran eksploitasi, ” pungkasnya.

Ia mengingatkan, keterbatasan ekonomi dan minimnya pengetahuan masyarakat kerap dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan praktik perdagangan orang.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan pekerjaan, agar lebih memahami prosedur yang benar dan tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar,” tegasnya. (Pr)