Selain itu, tahun ini terdapat sekitar 20 guru yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti diklat calon kepala sekolah melalui kuota dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.
Mereka terdiri dari 14 guru SD dan enam guru SMP, dengan pembiayaan diklat bersumber dari APBN.
Pemkab Kudus juga menyiapkan skema diklat melalui anggaran daerah. Sebanyak 120 guru yang masa periodesasi kepala sekolahnya telah berakhir akan mengikuti diklat perpanjangan dengan pembiayaan dari APBD Kabupaten Kudus 2026.
“Untuk tahap pertama, kegiatan diklat melibatkan 60 guru yang dilaksanakan secara daring,” bebernya.
Skema lainnya dilakukan melalui penugasan guru yang telah memenuhi persyaratan untuk mendaftar sebagai calon kepala sekolah. Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (SIM KSPSTK).
“Guru yang belum mendaftar di aplikasi tersebut tidak bisa diusulkan untuk proses pengangkatan,” jelas Anggun.
Dengan sejumlah skema tersebut, Disdikpora Kudus optimistis persoalan kekosongan jabatan kepala sekolah dapat segera diselesaikan.
“Targetnya akhir tahun ini, kekosongan jabatan kepala sekolah bisa terisi semua,” tukas Anggun. ***
