KUDUS, ZONANEWS.ID — Pada tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus diperkirakan terdampak penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat lebih dari 20 persen dibanding tahun sebelumnya.
Persentase tersebut merupakan hasil sinkronisasi yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kudus dengan kementerian terkait dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) minggu lalu.
Kepala Bappeda Kudus, Sulistiyowati mengungkapkan, setelah dilakukan perhitungan lebih lanjut, penurunan TKD akan berdampak besar bagi Kabupaten Kudus, terutama untuk belanja dan pelayanan publik.
“Setelah kami hitung dengan teman-teman BPPKAD, kebutuhan belanja kita (Pemkab Kudus) minimun berkurang 225 miliar rupiah,” ungkap Sulis saat dimintai keterangan pada Rabu, 5 November 2025 pagi.
Agar pelayanan publik tetap berjalan baik, Pemkab Kudus kemudian menyerahkan daftar usulan pembangunan yang diharapkan bisa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).
Total ada 10 kegiatan yang diusulkan Pemkab Kudus melalui Kemendagri agar bisa ditanggung APBN. Besaran anggaran untuk 10 kegiatan tersebut diperkirakan sekitar Rp 105 miliar.
Di antaranya untuk rehabilitasi Puskesmas, pembangunan jalan, jembatan, drainase, pengelolaan sampah, pengadaan alat kesehatan di RSUD, hingga mewujudkan 3 juta rumah layak huni.
