
“Masyarakat juga harus diberikan pemahaman agar apa-apa yang menjadi kewajiban pelaku usaha dipenuhi. Masyarakat juga tidak bisa melakukan suatu hal penutupan. Karena semua yang berkaitan masalah pengawasan harus berproses mulai dari pembinaan, peringatan, pemenuhan KBLI dan persyaratan yang lain itu harus dipenuhi,” bebernya.
Menanggapi terkait KBLI, Kuasa Hukum CV Rajawali Putri Muria Deddy Gunawan menjelaskan, kemungkinan-kemungkinan bahwa, ada namanya kurang di KBLInya kurang penambahan.
Akan tetapi, pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan melalui surat tertulis ke DPMPTSP terkait persoalan KBLI itu, tetapi belum ada jawaban.
“Tetapi kami juga sampaikan, kalau memang itu harus, artinya dari kajian yang sudah di kaji semua seharusnya, dari pihak dinas itu menyampaikannya secara tertulis. Karenanya saya sudah dua kali mengirimkan surat ke pihak dinas yang berbicara masalah KBLI ini dan belum pernah ada jawaban,” kata dia.
Terkait kedatangan dinas datang ke lokasi penggilingan jagung ini, pihaknya mengetahui jika tidak untuk menutup kembali. Namun, untuk mengecek aduan masyarakat yang ke pihak dinas.
“Ada laporan warga, karena suara bising, gatal-gatal karena debu.
Kalau soal itu negara sudah memberikan kepastian hukum soal suara bising dengan adanya uji laboratorium, uji Ambien, uji baku mutu suara dan baku mutu udara. Dan kita tidak melanggar itu,” terangnya.
Sementara itu, dari pantauan zonanews di lapangan, suara bising yang sering dikeluhkan oleh warga dari sebelah timur gedung tidak terlalu keras. Namun, suara keras itu ditimbulkan dari suara lalu lalang kendaraan yang ada di jalan raya.
