UR dikatakan Ika merupakan sanksi administratif berupa denda yang besarnya tiga kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar dalam hal pelanggaran masih berada pada tahap penelitian.
Sedangkan jika telah masuk tahap penyidikan, UR sebagai sanksi administratif berupa denda besarnya empat kali dari nilai cukai yang seharusnya dibayar.
“Melalui UR, cukup memberikan efek jera sekaligus memulihkan kerugian negara dan merupakan wujud keseimbangan antara restorative justice dan fiscal recovery,” kata Ika.
Meski demikian, setelah berhasil melebihi target penerimaan negara untuk tahun 2024, KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus disampaikan Ika ditarget mengumpulkan penerimaan negara sebanyak Rp 48,025 triliun untuk tahun anggaran 2025.
Capaian penerimaan yang diperoleh Bea Cukai Kudus nantinya menjadi komponen utama perhitungan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang merupakan bagian dari transfer dari APBN ke daerah.
DBHCHT dikelola oleh Pemerintah Kabupaten untuk membiayai tiga bidang utama, yaitu kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum di bidang cukai.
“Semakin bagus kinerja penerimaan Bea Cukai Kudus, semakin besar pula DBHCHT yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten,” tutupnya.***
