Selain memohon bisa dimasukkan ke Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan dibuatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), mereka juga meminta agar gaji mereka dinaikkan setara upah minimum kabupaten (UMK).
Kemudian, memohon pula agar penjaga SD bisa diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk dibukakan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sebelumnya, Sekretaris Disdikpora Kabupaten Kudus, Zubaedi menyebut, pihaknya akan mengupayakan permintaan penjaga SD terkait dibukakan dan dimasukkan ke Dapodik.
Menurutnya, penjaga sekolah merupakan bagian dari tenaga kependidikan di sekolah, layaknya petugas Tata Usaha (TU) atau petugas perpustakaan. Sehingga, permintaan untuk dibukakan Dapodik akan diupayakan.
Pihaknya akan mengupayakan agar penjaga SD bisa masuk sebagai penerima Tunjangan Kesejahteraan Guru Swasta (TKGS) atau yang saat ini menjadi Honorarium Kesejahteraan Guru Swasta (HKGS) di Kudus.
“Penjaga sekolah nanti berusaha dimasukkan (untuk dapat HKGS),” tandasnya. ***
