“Semua desa wisata di Kudus masih rintisan, kan ada yang Desa Wisata Rintisan, Berkembang, dan Maju. Nah di Kudus ini semunya masih Rintisan. Kalau rintisan dapat bantuan keuangannya Rp 100 juta,” katanya.
Lebih lanjut, Mutrikah menyebut bahwa Desa Wisata yang bisa menerima bantuan tersebut, harus memiliki Surat Keputusan (SK) Bupati. Sehingga, pihaknya mendorong agar desa yang berpotensi wisata bisa mengejar hal tersebut.
“Bankeu (bantuan keuangan) dimanfaatkan untuk mendorong daya tarik wisata lebih layak jual. Dari provinsi, syaratnya harus ada SK,” tandasnya.
Menurut keterangannya, saat ini ada 30 desa yang tercatat sudah memiliki SK Bupati terkait Desa Wisata. Namun, belum semua desa mendapatkan sentuhan dari bantuan keuangan dari provinsi tersebut.
“Tahun ini kita usulkan lagi, ada 7 desa wisata tapi sepertinya yang bisa mendapatkan hanya 6 desa wisata untuk tahun 2024 besok,” tukasnya. ***
