Untuk itu, Sayid meminta Satpol PP bersama dinas terkait segera melakukan pengawasan serta memberikan teguran kepada minimarket yang terbukti melanggar aturan.
“Satpol PP harus turun langsung ke lapangan untuk menegakkan perda. Kalau ada yang melanggar, harus diberikan teguran dan pembinaan,” tegasnya.
Sebagai informasi, ketentuan jam operasional toko modern diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan. Dalam aturan tersebut disebutkan minimarket pada hari Senin hingga Jumat diperbolehkan beroperasi pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB.
Sementara pada Sabtu dan Minggu, jam operasional diperbolehkan hingga pukul 23.00 WIB. Adapun pada hari besar keagamaan dan libur nasional, minimarket dapat beroperasi mulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB.
Operasional 24 jam hanya diperbolehkan bagi minimarket yang berada di dalam bangunan yang terintegrasi dengan fasilitas umum seperti rumah sakit, SPBU, maupun terminal.
Selain menyoroti minimarket, Sayid juga menyinggung keberadaan warung Madura yang belakangan banyak bermunculan di sejumlah wilayah di Kudus.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyiapkan regulasi yang jelas terkait perizinan maupun jam operasionalnya.
“Warung Madura juga perlu diatur melalui regulasi yang jelas. Kita harus tahu bagaimana perizinannya, apakah sudah sesuai atau belum,” katanya.
Ia menambahkan, penertiban perizinan penting dilakukan agar seluruh pelaku usaha memiliki kedudukan yang sama di hadapan aturan.
“Kalau usaha kecil milik warga saja sekarang dituntut memiliki izin usaha dan NIB, maka usaha lain juga harus jelas perizinannya. Ini supaya ada keadilan bagi semua pelaku usaha,” pungkasnya.***
